chool.net – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Pemerintah Indonesia agar segera menerapkan kebijakan kemasan polos (plain packaging) untuk semua produk tembakau dan nikotin. WHO menilai kemasan polos mampu mengurangi daya tarik produk tembakau, terutama di kalangan remaja. Desakan ini muncul dalam rangka memperkuat upaya global mengendalikan konsumsi rokok dan menekan angka penyakit tidak menular akibat tembakau.
Guru Besar UI Angkat Bicara soal Dampaknya
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memberikan pandangan kritis terhadap desakan tersebut. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang seluruh dampak kebijakan itu, termasuk implikasinya terhadap perekonomian nasional. Menurut Hikmahanto, penerapan kemasan polos tidak boleh dilakukan secara gegabah tanpa menghitung konsekuensi bagi industri nasional dan pekerja yang bergantung pada sektor tembakau.
Industri Tembakau Menyumbang Penerimaan Negara
Hikmahanto menegaskan bahwa industri tembakau selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai. Setiap tahun, pendapatan dari cukai rokok mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu ke hilir, mulai dari petani tembakau hingga tenaga kerja pabrik dan distribusi. Pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor ini.
Kebijakan Harus Berpihak pada Kepentingan Nasional
Pemerintah, menurut Hikmahanto, harus menempatkan kepentingan nasional di atas tekanan internasional. Ia menyarankan agar pemerintah tidak langsung mengikuti saran WHO tanpa kajian mendalam. Kebijakan dalam negeri perlu memprioritaskan keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan ketahanan ekonomi. Hikmahanto mendorong pemerintah mengkaji berbagai alternatif pengendalian rokok yang tetap menjaga daya saing industri nasional.
Perlu Dialog Terbuka dan Kajian Multisektor
Hikmahanto juga meminta pemerintah mengadakan dialog terbuka dengan para link alternatif medusa88 pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, petani tembakau, dan pakar kesehatan. Kajian multisektor yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat. Ia percaya kolaborasi lintas sektor akan menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan salah satu pihak.
Bijak dalam Menentukan Kebijakan
Pemerintah Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menentukan kebijakan yang berdampak luas. Usulan penerapan kemasan polos memang bertujuan mulia, namun pemerintah harus tetap bijak agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi. Hikmahanto Juwana mengingatkan agar keputusan tidak diambil berdasarkan tekanan eksternal, melainkan melalui pertimbangan rasional demi melindungi kepentingan bangsa secara menyeluruh.